Korea Selatan Negara Inklusif Untuk Para Migran?

Sumber foto: BBC
Negara Korea Selatan merupakan salah satu negara maju di Asia dengan tingkat perekonomian yang stabil, teknologi yang pesat, hingga budaya K-pop yang mendunia menjadikan negara ini menjadi tujuan utama para migran dari berbagai belahan dunia. Banyak para migran yang datang ke negara ini dengan berbagai tujuan seperti mencari pekerjaan, pendidikan, atau bahkan untuk memulai kehidupan baru. Pada tahun 2024, sekitar 2,5 juta penduduk Korea Selatan adalah warga asing, termasuk pekerja migran dan pelajar internasional.
Korea Selatan Sebuah Tujuan Migrasi yang Menjanjikan
Korea Selatan telah mengalami perubahan demografi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Dengan menurunnya angka kelahiran dan meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut, kebutuhan akan pekerja asing menjadi semakin mendesak. Migran dari negara-negara seperti China, Vietnam, Nepal, Indonesia, dan Filipina datang untuk bekerja di berbagai sektor, termasuk manufaktur, konstruksi, dan layanan rumah tangga.
Selain itu, Korea Selatan juga merupakan tujuan pendidikan yang sangat populer bagi siswa internasional karena menawarkan universitas bergengsi dan berbagai program beasiswa. Dengan pendidikan berkualitas tinggi dan reputasi internasionalnya, Korea Selatan menawarkan peluang menarik bagi siswa dari seluruh dunia. Migran di Korea Selatan sendiri di bagi menjadi tiga bagian yaitu migrant worker (pekerja), foreign brides (pernikahan internasional) dan international student (pelajar internasional). Tiga kelompok tersebut menjadi perhatian utama dalam setiap program pemerintah di Korea Selatan.
Fasilitas yang Tersedia untuk Migran
Seperti untuk migrant workers pemerintah Korea Selatan telah menyediakan berbagai fasilitas dan tindakan untuk mendukung integrasi mereka. Salah satu langkah utama adalah Employment Permit System (EPS), yang memberikan status hukum kepada pekerja asing untuk pekerjaan non-keterampilan di sektor manufaktur, perikanan, konstruksi, dan pertanian melalui visa seperti E-9. Visa E-9 telah membantu lebih dari 300.000 pekerja asing bekerja di Korea Selatan setiap tahun, terutama dari Asia Tenggara dan Asia Selatan. Melalui EPS, pekerja migran juga dapat mengikuti kelas bahasa Korea sebelum berangkat, menandatangani kontrak kerja formal, dan mendaftar asuransi kesehatan melalui National Health Insurance Service (NHIS).
Selain itu pemerintah Korea Selatan juga telah mendirikan lebih dari 40 pusat dukungan migran di seluruh negeri yang menawarkan nasihat hukum, kelas bahasa Korea gratis, pendampingan pengurusan dokumen, serta layanan kesehatan dasar. Bagi keluarga migran, tersedia fasilitas pendidikan bagi anak-anak melalui sekolah multikultural, yang membantu mereka belajar bahasa Korea dan beradaptasi dengan sistem pendidikan lokal. Lebih jauh lagi, pemerintah mengakui pentingnya inklusi sosial dengan memperkenalkan kebijakan yang mempromosikan multikulturalisme. Festival budaya, seminar, dan acara komunitas yang melibatkan migran semakin sering diadakan untuk meningkatkan kesadaran tentang keberagaman budaya. Di sektor ketenagakerjaan, berbagai undang-undang juga telah diperkenalkan untuk memberikan perlindungan lebih baik bagi pekerja asing, termasuk dalam hal upah, jam kerja, dan kondisi kerja yang lebih adil.
Program multikultural untuk foreign brides juga banyak ditemukan di Korea Selatan, diawasi oleh Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga, pernikahan campuran dan anak-anak dari hasil perkawinan tersebut menjadi sasaran utama kebijakan mereka. Program utama kementerian ini berfokus pada perlindungan hak asasi anggota keluarga dari pernikahan campuran serta mendukung pengantin asing dalam proses adaptasi mereka di Korea Selatan. Anggota keluarga dari pernikahan campuran di Korea Selatan dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan, termasuk program pemulihan, konseling, bantuan hukum, layanan kesehatan, dan fasilitas lainnya.
Tantangan yang Masih Dihadapi Migran
Meskipun terdapat upaya positif untuk memfasilitasi integrasi melalui program multikultural dan dukungan lainnya, tantangan terhadap inklusivitas migran di Korea Selatan masih menjadi persoalan yang signifikan. Salah satu isu utama adalah diskriminasi sosial yang dihadapi oleh migran. Banyak dari mereka merasa terpinggirkan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di tempat kerja. Stereotip negatif terhadap migran sering kali mengakibatkan ketidaksetaraan kesempatan dan kesulitan dalam mengakses layanan atau hak-hak dasar.
Kebijakan imigrasi Korea Selatan yang ketat menjadi hambatan bagi migran yang ingin menetap secara permanen. Meskipun mereka datang dengan niat baik untuk bekerja atau belajar, mendapatkan status permanen atau kewarganegaraan Korea Selatan bukanlah hal yang mudah. Persyaratan untuk memperoleh kewarganegaraan atau status tinggal jangka panjang sangat selektif, membuat migran menghadapi tantangan besar untuk menjadi bagian tetap dari masyarakat Korea Selatan.
Di sisi lain, program multikultural yang diterapkan di Korea Selatan bertujuan untuk mengintegrasikan migran sekaligus menjadi bagian dari upaya kesejahteraan sosial. Namun, menurut Yoon (2014), program multikultural ini masih memiliki kelemahan karena belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem kesejahteraan sosial nasional. Kebijakan integrasi migran di Korea Selatan belum memasukkan migran secara menyeluruh ke dalam sistem administrasi dan kesejahteraan sosial. Meski demikian, pemerintah tetap mendukung mereka dengan memberikan bantuan hukum, program pelatihan, alokasi anggaran, sumber daya manusia, serta fasilitas untuk membantu proses integrasi. Upaya ini menunjukkan adanya niat baik, tetapi diperlukan langkah yang lebih sistematis untuk memastikan inklusivitas migran dalam setiap aspek kehidupan di Korea Selatan.
Arah Masa Depan dengan Inklusivitas yang Lebih Luas
Meskipun tantangan masih ada, Korea Selatan menunjukkan tanda-tanda positif mengenai inklusivitas migran. Generasi muda di Korea Selatan bersikap lebih terbuka terhadap keragaman budaya dan semakin mendukung kehadiran migran di negaranya. Program pendidikan dan kebijakan pemerintah yang lebih mendukung hak-hak migran juga memberikan harapan bahwa Korea Selatan dapat menjadi negara yang lebih inklusif di masa depan.
Penting bagi Korea Selatan untuk terus memperluas kebijakan inklusif-nya baik dari sudut pandang hukum, sosial dan budaya. Migran, yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial negara ini, harus dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari masyarakat Korea Selatan. Dengan upaya lebih lanjut untuk mengurangi diskriminasi dan meningkatkan kebijakan migrasi, Korea Selatan berpotensi menjadi negara yang lebih inklusif.
Kesimpulan
Meskipun Korea Selatan menawarkan banyak kesempatan dan fasilitas bagi para migran, mereka masih menghadapi tantangan dalam hal inklusivitas sosial. Pemerintah dan masyarakat Korea harus terus berupaya menciptakan lingkungan yang lebih adil dan toleran terhadap keberagaman budaya. Dengan langkah yang tepat, Korea Selatan berpotensi menjadi negara yang benar-benar inklusif bagi migran dan menjadikan migran sebagai bagian integral dari pembangunan dan perkembangan masa depan negara tersebut.