Sumber gambar: Pinterest
Korea Selatan dan Jepang sering dipersepsikan sebagai negara yang relatif homogen, didasari oleh kesamaan latar belakang etnis, budaya, dan bahasa yang dominan. Namun, konsep homogenitas ini sering diperdebatkan, mengingat kedua negara memiliki sejarah unik dan keberadaan kelompok etnis minoritas yang berbeda, meskipun terdapat kesamaan budaya dan fisik di antara populasi mayoritas.
Secara tradisional, Korea dianggap sangat homogen, dengan sekitar 99% populasinya diidentifikasi sebagai etnis Korea. Dalam konteks ini, beberapa profesor studi Oriental di Korea bahkan mengusulkan konsep “ras Han” (bermakna “langit” atau inklusif) untuk mendefinisikan identitas mereka. Serupa dengan Korea, Jepang juga memiliki reputasi sebagai bangsa yang homogen, yang diperkuat oleh kesamaan ras dan minimnya perbedaan bahasa di kalangan mayoritas. Secara historis, pemerintah Jepang pernah berupaya membentuk identitas tunggal melalui kebijakan monokulturalisme dan penolakan terhadap eksistensi kelompok etnis lain. Namun, jika kita melihat data di lapangan saat ini mulai dari restoran asing di Seoul hingga pekerja pabrik di Tokyo. gambaran itu mulai retak, ada sebuah pergeseran yang sedang terjadi.
Artikel ini akan mengulas bagaimana ideologi “negara homogen” di Korea dan Jepang sebenarnya adalah sebuah mitos yang diciptakan untuk tujuan pembangunan negara. Kini, mitos tersebut sedang diuji oleh kekuatan yang tak terhindarkan krisis demografi dan kebutuhan ekonomi yang “memaksa” kedua negara ini untuk menerima keragaman, sebuah proses yang penuh tantangan.
Mitos homogenitas (keseragaman ras) sengaja ditekankan selama proses pembangunan negara-bangsa modern. Contoh Jepang sangat terkait dengan praktik budaya dan spiritual. Shinto bukanlah sekadar agama formal, melainkan telah mendarah daging menjadi sistem nilai dan cara hidup yang memandu tindakan serta motivasi pribadi masyarakat Jepang sehari-hari (naofusa hirai 2025). Keyakinan akan manfaat homogenitas ini juga bergema kuat di Jepang. Banyak orang Jepang beranggapan bahwa keputusan besar kolektif lebih mudah diambil dalam masyarakat yang seragam. Pandangan ini didukung oleh narasi publik, seperti yang pernah disiarkan oleh surat kabar Asahi Shimbun dalam editorialnya, yang menyatakan bahwa “komposisi ras penduduk Jepang sangat seragam” dan hal ini telah “menjadi faktor yang menguntungkan dalam penyebaran pendidikan dan dalam perkembangan ekonomi”. Menurut banyak analis, pemerintah Jepang sangat ingin menjaga “kemurnian” ini dan menggunakan undang-undang imigrasi yang ketat sebagai alat utamanya. Di sisi lain, pilar identitas Korea secara eksplisit dibangun di atas keyakinan etnisitas. Sejak di bangku sekolah dasar, masyarakat Korea telah diajarkan untuk meyakini bahwa mereka adalah bangsa yang “homogen secara etnis”, sebuah gagasan yang diterima luas oleh kebanyakan orang sebagai fakta (kang shin-who 2008).
Sumber grafik: Statista
Mengapa harus berubah?
Akibat dari mitos homogenitas tersebut, paham nasionalisme sayap kanan dan retorika anti-imigrasi yang kuat kini semakin menguat di kedua negara. Namun, benteng ideologis ini kini berbenturan langsung dengan sebuah realitas yang tak terhindarkan. Perubahan yang terjadi di Korea dan Jepang bukanlah didorong oleh pencerahan ideologis, melainkan oleh dua kekuatan pemaksa yang tidak bisa ditawar lagi yaitu krisis demografi dan kebutuhan ekonomi mendesak.
Jepang tengah menghadapi krisis depopulasi masif dikenal luas sebagai “人口減少/Jinkou Genshou (Penurunan Populasi)”yang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade sejak populasinya mencapai puncak 128,08 juta jiwa pada tahun 2008. Faktor utamanya adalah perubahan demografi yang signifikan, yakni populasi lansia yang terus bertambah sementara generasi muda kian menyusut. Fenomena ini didorong oleh urbanisasi generasi muda dari desa ke kota demi mengejar karir, serta diperparah oleh budaya kerja yang keras dan individualisme yang membuat banyak orang memilih untuk tidak berkeluarga atau memiliki anak (rani arfianty 2024). Krisis demografi ini kini telah menjadi tantangan serius yang berdampak luas, tidak hanya pada struktur sosial tetapi juga ekonomi, menyebabkan masalah kronis seperti kekurangan tenaga kerja (labor shortage) dan melemahnya daya saing nasional.
Serupa dengan jepang, Korea Selatan menghadapi krisis populasi akut dengan tingkat fertilitas terendah di dunia (0,7 pada 2023), yang didorong oleh tingginya biaya hidup serta kesulitan perempuan dalam menyeimbangkan karier dan keluarga. Krisis demografis ini membawa implikasi ekonomi yang serius yaitu kekurangan penduduk usia produktif tidak hanya menyebabkan tingkat kemiskinan lansia tertinggi di OECD, tetapi juga menekan keuangan negara karena semakin sedikit pekerja muda yang harus menanggung populasi menua. Akibatnya, potensi pertumbuhan ekonomi Korea Selatan diprediksi akan menurun. (fensom 2019).
Cara menerima keragaman
Dalam upaya mengatasi kebutuhan imigrasi sambil menjaga apa yang dianggap sebagai “keamanan” etnis, Jepang dan korea selatan mengadopsi kebijakan serupa dengan mengundang kembali diaspora mereka yaitu memanggil Nikkeijin (keturunan Jepang) dan Korea memanggil Chaoxianzu (keturunan Korea). Kebijakan ini didasari oleh mitos bahwa kesamaan “darah” atau keturunan akan menjamin integrasi yang mulus. Namun, kenyataannya, Diaspora ini tetap diperlakukan sebagai “orang asing” oleh masyarakat lokal. Studi kasus Nikkeijin di Jepang secara jelas membuktikan kegagalan ini, di mana mereka tetap mengalami eksploitasi dan marginalisasi sosial, yang mengkonfirmasi bahwa identitas budaya dan penerimaan sosial dalam praktiknya terbukti jauh lebih kuat daripada sekadar ikatan etnis (adriana capuano 2015). Selain mengandalkan kerabat etnis, situasi telah memaksa Jepang dan terutama Korea Selatan untuk merekrut pekerja asing secara terbatas. Kebutuhan ini sangat mendesak untuk mengisi kekurangan tenaga kerja di sektor sektor kritis, seperti perawat lansia, keragaman juga tumbuh secara signifikan dari dalam melalui pernikahan internasional, yang telah menjadi realitas sosial baru di Korea Selatan. Presentasi tersebut menyoroti bahwa di daerah pedesaan Korea, sekitar 40% dari pernikahan baru kini terjadi antara pria Korea dan wanita kelahiran luar negeri, yang secara langsung menciptakan keluarga keluarga multikultural.
KESIMPULAN
Secara historis, Korea Selatan dan Jepang membangun “mitos homogenitas” etnis untuk tujuan pembangunan negara bangsa, namun ideologi ini kini “dipaksa” runtuh oleh realitas yang tak terhindarkan. Pergeseran ini bukan didorong oleh pencerahan ideologis, melainkan oleh krisis demografi seperti depopulasi di Jepang dan tingkat fertilitas terendah dunia di Korea Selatan serta kebutuhan ekonomi mendesak yang diakibatkannya. Krisis ini telah menciptakan kekurangan tenaga kerja kronis yang gagal diatasi oleh kebijakan awal mengundang diaspora (Nikkeijin dan Chaoxianzu), karena mereka tetap diperlakukan sebagai “orang asing” dan mengalami marginalisasi. Akibatnya, kedua negara kini terpaksa merekrut pekerja asing untuk mengisi sektor-sektor kritis dan harus menerima tumbuhnya keragaman dari dalam, seperti melalui meningkatnya pernikahan internasional di Korea Selatan yang secara langsung menciptakan keluarga multikultural.
Oleh: Muhamad Alfarizi – 202410360110032
Referensi dan bacaan lebih lanjut:
Widiandari, A. (2021). Keberadaan kelompok minoritas: Mitos homogenitas bangsa Jepang. Kiryoku: Jurnal Studi Kejepangan, 5(2), 249–256. Universitas Diponegoro.
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/kiryoku
Wardani, M. R. (2020). Strategi pemerintah Korea Selatan dalam mengatasi krisis demografi di era Moon Jae In. (Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
Wibawa, M. P., & Arfianty, R. (2024). Pengaruh demografi dan kebijakan pemerintah Jepang terhadap depopulasi negara Jepang selama dua dekade terakhir. TransBorders: Jurnal Hubungan Internasional FISIP UNPAS, 7(2), 13–22.
Kang, S. (2008, 22 Desember). [KoreaToday] Is Korea Homogeneous Country? The Korea Times.https://www.koreatimes.co.kr/southkorea/20081222/koreatoday-is-korea-homogeneous-country
Burgess, C. (2024, 5 Juni). Japan’s multiculturalism fails to keep pace with rising migration. East Asia Forum. https://eastasiaforum.org/2024/06/05/japans-multiculturalism-fails-to-keep-pace-with-rising-migration/
Japanese proud of their homogeneous society. (1986, 28 September). The Washington Post. https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1986/09/28/japanese-proud-of-their-homogeneous-society/629281b9-3357-4169-80ba-eb5d031f1c31/
Creighton, M. (2018, 3 Oktober). Nikkei Latin America. ReVista. https://revista.drclas.harvard.edu/nikkei-latin-america/
Puddinu, P. (2018). Giappone, Corea e Taiwan: l’omogeneità nazionale di fronte alla sfida della migrazione. Dalam P. Puddinu (Ed.), L’Asia, oggi. Presses universitaires de la Méditerranée. https://books.openedition.org/pulm/9195
