Sumber gambar: Pinterest
Di Korea Selatan, pendidikan menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi Baik. Negara ini dikenal memiliki sistem pendidikan yang disiplin, kompetitif, dan berorientasi pada pencapaian akademik yang tinggi. Pendidikan dianggap sebagai jalan utama menuju kesuksesan dan mobilitas sosial, sehingga masyarakat menempatkannya sebagai prioritas utama dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik citra keberhasilan tersebut, terdapat berbagai persoalan sosial yang cukup serius, salah satunya adalah fenomena diskriminasi terhadap anak dalam sistem pendidikan. Diskriminasi ini muncul dalam berbagai bentuk, seperti perbedaan perlakuan berdasarkan status sosial ekonomi, latar belakang keluarga, jenis kelamin, maupun kemampuan akademik. Anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah sering kali menghadapi keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan tambahan seperti hagwon (lembaga bimbingan belajar privat) yang berperan penting dalam menentukan keberhasilan akademik. Akibatnya, kesenjangan antara siswa yang mampu dan tidak mampu semakin melebar. Selain itu, tekanan sosial untuk selalu berprestasi tinggi menyebabkan munculnya jurang antara siswa yang dianggap “unggul” dan “biasa.” Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pendidikan dimaksudkan untuk menciptakan kesetaraan, dalam praktiknya sistem pendidikan di Korea Selatan justru memperkuat ketimpangan sosial.
Salah satu faktor yang memperkuat diskriminasi tersebut adalah budaya kompetitif yang berakar kuat dalam nilai-nilai konfusianisme. Budaya ini menekankan hierarki, kedisiplinan, dan penghargaan terhadap prestasi akademik sebagai simbol kesuksesan. Akibatnya, anak-anak di Korea Selatan menghadapi tekanan yang luar biasa dari lingkungan sekolah maupun keluarga. Dalam konteks pendidikan, diskriminasi ini sering kali tampak dalam bentuk perlakuan berbeda terhadap siswa berdasarkan hasil akademik atau kemampuan ekonomi keluarga. Siswa berprestasi tinggi mendapatkan lebih banyak perhatian, sedangkan siswa yang kesulitan sering dianggap kurang berusaha. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem pendidikan yang seharusnya menjadi sarana pemerataan justru menjadi alat reproduksi ketimpangan sosial.
Selain akses terhadap pendidikan, ketimpangan juga terlihat pada perbedaan kualitas antar sekolah. Sekolah-sekolah di wilayah elit cenderung memiliki fasilitas yang lebih baik, guru yang lebih berpengalaman, serta lingkungan belajar yang mendukung, sementara sekolah di daerah kurang mampu sering kali kekurangan sumber daya. Pemerintah Korea Selatan sempat menerapkan High School Equalization Policy (HSEP) untuk menekan kesenjangan antar sekolah, namun hasilnya belum sepenuhnya efektif karena perbedaan tetap muncul dalam bentuk lain, seperti kualitas pengajaran dan dukungan fasilitas belajar. Ketimpangan semacam ini memperkuat sistem hierarki dalam pendidikan, di mana kesempatan untuk sukses akademik sudah sangat dipengaruhi oleh asal-usul sosial ekonomi siswa. Dampak diskriminasi dalam pendidikan tidak hanya terlihat secara material, tetapi juga dalam ranah psikologis dan sosial. Anak-anak dari keluarga miskin sering kali merasa terpinggirkan dan kehilangan rasa percaya diri terhadap kemampuannya sendiri. Dalam konteks liberalisme, kondisi ini sangat bertentangan dengan prinsip dasar kebebasan individu dan kesetaraan kesempatan. Liberalisme menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengembangkan potensinya tanpa adanya hambatan struktural seperti diskriminasi ekonomi atau sosial. Namun, sistem pendidikan Korea Selatan masih jauh dari cita-cita tersebut karena akses dan hasil pendidikan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tidak adil. Jika ditinjau dari perspektif liberalisme, diskriminasi dalam pendidikan Korea Selatan merupakan bentuk penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar keadilan dan kebebasan. Menurut pandangan liberal, pendidikan seharusnya menjadi alat untuk membebaskan individu dari keterbatasan sosial, bukan malah memperkuatnya. Dalam kerangka ini, pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menciptakan sistem pendidikan yang menjamin kesetaraan kesempatan bagi semua anak, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi mereka. Namun, dalam praktiknya, kebijakan pendidikan di Korea Selatan masih menitikberatkan pada kompetisi dan prestasi akademik semata. Akibatnya, siswa yang memiliki keterbatasan finansial dan sosial sering kali tertinggal dan mengalami tekanan psikologis yang berat. Sistem seperti ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai liberalisme yang menempatkan kebebasan individu dan kesetaraan hak sebagai landasan utama kehidupan sosial.
Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan langkah-langkah konkret yang berorientasi pada keadilan substantif. Pemerintah Korea Selatan perlu memperkuat pendidikan publik agar tidak kalah dari lembaga privat seperti hagwon, serta memperluas akses bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga berpenghasilan rendah. Kebijakan pemerataan kualitas sekolah juga perlu diperluas agar semua anak memperoleh pengalaman belajar yang setara. keterbatasan, bukan mengekang mereka dengan tekanan kompetisi yang tidak manusiawi.
Oleh: Nadia Tamana Aslha – 202410360110015
