Sumber foto: Reuters/Kim Soo-hyeon

Sebagai salah satu negara demokrasi paling maju di Asia, Korea Selatan telah mencapai banyak kemajuan sejak peralihan dari rezim otoriter ke pemerintahan demokratis pada akhir 1980-an. Pemilihan umum yang bebas, partisipasi masyarakat yang aktif, dan kebebasan pers menjadi elemen penting dalam perjalanan demokrasi Korea Selatan. Namun, seperti banyak demokrasi lainnya di dunia, Korea Selatan menghadapi tantangan yang terus berkembang. Polarisasi politik yang semakin tajam dan ketidakpuasan publik terhadap institusi politik menjadi isu utama yang menguji ketahanan sistem demokrasi di negara ini.

Perkembangan demokrasi Korea Selatan berakar dari perjuangan panjang rakyatnya melawan pemerintahan otoriter yang berakhir pada tahun 1987. Sejak saat itu, Korea Selatan telah menyelenggarakan pemilu yang adil dan transparan, serta membangun institusi-institusi yang mendukung demokrasi. Namun, meskipun demokrasi telah membawa stabilitas dan kemajuan ekonomi, tantangan-tantangan baru terus muncul, mencerminkan kompleksitas sistem politik modern.

Polarisasi Politik yang Tajam

Polarisasi politik di Korea Selatan telah menjadi salah satu tantangan terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Masyarakat terbagi secara tajam antara pendukung partai konservatif dan progresif, yang sering kali memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang isu-isu utama seperti hubungan dengan Korea Utara, kebijakan ekonomi, dan reformasi sosial.

Misalnya, perbedaan pandangan mengenai hubungan dengan Korea Utara sering kali menjadi isu kontroversial. Partai progresif cenderung mendukung dialog dan kerja sama, sementara partai konservatif mengambil pendekatan yang lebih keras terhadap Pyongyang. Perdebatan ini tidak hanya membelah opini publik tetapi juga memengaruhi stabilitas politik.

Polarisasi ini juga tercermin dalam media dan platform digital, di mana diskusi sering kali menjadi ruang konflik yang sengit. Penyebaran informasi yang bias dan berita palsu memperburuk situasi, memperkuat prasangka masing-masing kelompok, dan mengurangi ruang untuk dialog konstruktif.

Ketidakpuasan Publik terhadap Institusi Politik

Selain polarisasi, ketidakpuasan publik terhadap institusi politik juga menjadi tantangan besar. Korupsi di kalangan politisi dan pejabat pemerintah telah merusak kepercayaan masyarakat. Skandal besar seperti pemakzulan mantan Presiden Park Geun-hye pada tahun 2017 menjadi contoh nyata dari dampak negatif korupsi terhadap stabilitas politik.

Banyak masyarakat merasa bahwa politisi lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok daripada kepentingan publik. Ketidakpuasan ini tercermin dalam survei yang menunjukkan tingkat kepercayaan yang rendah terhadap institusi-institusi politik seperti parlemen dan partai politik. Generasi muda khususnya merasa kecewa dengan sistem politik yang dianggap tidak responsif terhadap kebutuhan mereka, seperti krisis perumahan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi.

Gerakan Sipil dan Peran Masyarakat

Di tengah tantangan ini, gerakan sipil memainkan peran penting dalam menjaga semangat demokrasi. Demonstrasi damai yang menggulingkan Park Geun-hye adalah bukti kekuatan masyarakat sipil Korea Selatan. Partisipasi publik dalam protes damai menunjukkan bahwa meskipun ada ketidakpuasan, rakyat Korea Selatan tetap menghargai proses demokrasi.

Selain itu, organisasi non-pemerintah (LSM) dan kelompok advokasi terus memperjuangkan transparansi, reformasi politik, dan keadilan sosial. Upaya mereka membantu menciptakan tekanan bagi pemerintah untuk mengatasi isu-isu mendesak dan mempertahankan akuntabilitas.

Tantangan Masa Depan

Meskipun Korea Selatan memiliki fondasi demokrasi yang kuat, tantangan-tantangan ini tidak boleh diabaikan. Polarisasi politik yang berlarut-larut dapat menghambat kemampuan pemerintah untuk mengambil keputusan strategis, terutama dalam situasi yang membutuhkan konsensus nasional. Ketidakpuasan publik, jika tidak ditangani, dapat memperburuk alienasi politik dan menurunkan partisipasi pemilih.

Untuk mengatasi tantangan ini, Korea Selatan perlu mengembangkan pendekatan baru yang lebih inklusif. Reformasi sistem politik untuk meningkatkan transparansi, mengurangi korupsi, dan memastikan representasi yang lebih baik dari berbagai kelompok masyarakat menjadi langkah penting. Pendidikan politik juga dapat memainkan peran kunci dalam meningkatkan literasi politik dan mendorong dialog yang konstruktif di tengah perbedaan.

Demokrasi Korea Selatan adalah cerita sukses yang patut dirayakan, tetapi juga merupakan perjalanan yang penuh tantangan. Polarisasi politik dan ketidakpuasan publik terhadap institusi politik menguji ketahanan sistem ini. Namun, dengan komitmen bersama untuk memperkuat demokrasi, baik dari pemerintah maupun masyarakat, Korea Selatan dapat mengatasi tantangan ini dan terus menjadi contoh bagi negara lain dalam mengelola demokrasi di era modern. Sebuah demokrasi yang sehat bukanlah tujuan akhir, melainkan proses yang membutuhkan usaha dan adaptasi terus-menerus.

Oleh: Adi Raharja Gumilar