Sumber gambar: Pinterest
Ketika seorang kepala negara menjadi pusat tuduhan korupsi dan penyalahgunaan wewenang, publik tidak hanya menuntut akuntabilitas hukum. Masyarakat juga merasakan keretakan pada landasan nilai-nilai moral dan politik yang menopang legitimasi pemerintahan. Skandal besar yang menimpa mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, pada akhir tahun 2024 menjadi salah satu peristiwa paling mengguncang sistem demokrasi di Asia Timur. Peristiwa ini bukan hanya menyoroti perilaku individu, melainkan juga menggugah pertanyaan tentang ketahanan nilai-nilai demokratis di tengah krisis kepercayaan publik (South Korea National Assembly Votes to Impeach President Yoon Suk-Yeol, 2025).
Pada 3 Desember 2024, Yoon mendeklarasikan keadaan darurat militer dan mengerahkan pasukan ke gedung parlemen (South Korea Opposition Introduces Motion to Impeach President Yoon Suk Yeol, 2024). Keputusan tersebut memicu kemarahan luas dan penolakan keras dari berbagai kalangan politik. Meskipun keadaan darurat itu dicabut hanya beberapa jam kemudian, dampaknya terhadap legitimasi politiknya sangat besar. Tindakan ini dianggap melanggar konstitusi dan memperlihatkan kesewenang-wenangan seorang pemimpin terhadap lembaga demokrasi. Laporan Al Jazeera dan Reuters mencatat bahwa langkah Yoon memicu penyelidikan cepat oleh lembaga antikorupsi dan tuntutan pemakzulan di parlemen (Yim & Smith, 2025).
Kasus ini menarik untuk dikaji karena menyentuh tiga aspek penting: nilai-nilai demokrasi yang dilanggar, respons publik yang muncul, dan bagaimana oposisi politik menggunakan skandal tersebut untuk melemahkan citra pemerintahan petahana. Melalui kajian yang terstruktur, esai ini menelusuri bahwa skandal politik bukan hanya tentang penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga tentang benturan antara nilai, legitimasi, dan kepentingan politik.
Retaknya Pilar Demokrasi: Nilai-Nilai yang Dikhianati
Dimensi pertama dari skandal ini berkaitan dengan pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar demokrasi. Nilai akuntabilitas menjadi yang paling menonjol. Publik mengharapkan seorang presiden bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambilnya. Saat Yoon mendeklarasikan keadaan darurat tanpa konsultasi dengan parlemen, publik menilai bahwa ia telah meniadakan prinsip transparansi pemerintahan. Media DW mencatat bahwa tindakannya dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan menggerus kepercayaan rakyat terhadap kepemimpinan nasional.
Nilai berikutnya adalah supremasi hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu, termasuk kepala negara, tunduk pada hukum yang sama. Ketika Yoon menggunakan kekuasaan militer tanpa dasar hukum yang sah, tindakan tersebut menimbulkan persepsi bahwa dirinya berada di atas hukum. Mahkamah Konstitusi Korea Selatan kemudian menyatakan bahwa keputusan Yoon melanggar konstitusi karena memobilisasi aparat militer untuk mengintervensi lembaga legislatif. Keputusan ini menjadi penegasan bahwa supremasi hukum harus ditegakkan tanpa memandang posisi seseorang dalam hierarki kekuasaan.
Selain akuntabilitas dan supremasi hukum, kepercayaan institusional juga mengalami erosi. Presiden berperan sebagai simbol integritas dan penjaga stabilitas negara. Ketika ia tersangkut tuduhan penyalahgunaan wewenang, dampaknya menjalar ke seluruh lembaga pemerintahan. Kejadian ini menghidupkan kembali ketakutan lama rakyat Korea terhadap potensi kembalinya praktik otoritarianisme. Al Jazeera melaporkan bahwa banyak warga yang mengingat masa kelam pemerintahan militer tahun 1980-an dan khawatir peristiwa serupa dapat terulang. Pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut memperlihatkan betapa rapuhnya fondasi demokrasi ketika seorang pemimpin mengabaikan etika kekuasaan.
Gelombang Rakyat: Suara Publik yang Terbelah
Reaksi publik terhadap skandal ini sangat kuat dan terbagi dua arah. Sebagian besar warga menilai bahwa Yoon telah menodai semangat demokrasi dan menuntut agar ia segera dimakzulkan. Survei yang dilansir oleh The Guardian menunjukkan penurunan tajam tingkat kepercayaan terhadap kepemimpinannya setelah deklarasi militer diumumkan. Banyak warga menganggap tindakan itu sebagai pelanggaran berat terhadap prinsip sipil dan hak-hak politik warga negara.
Demonstrasi besar terjadi di berbagai kota. Ribuan warga turun ke jalan menuntut penegakan hukum yang tegas. Di sisi lain, kelompok pendukung Yoon juga menggelar aksi tandingan. Mereka menilai bahwa tindakan presiden dilakukan demi menjaga stabilitas nasional dan menuduh lembaga antikorupsi bertindak secara politis. Ketegangan antara dua kubu masyarakat menunjukkan tingkat polarisasi yang meningkat. Kantor berita Associated Press mencatat bahwa bentrokan kecil sempat terjadi di depan gedung lembaga penyelidikan ketika aparat mencoba menahan Yoon untuk dimintai keterangan (Kim & Tong-Hyung, 2025).
Selain reaksi masyarakat sipil, lembaga-lembaga negara juga menunjukkan respons yang tegas. Parlemen Korea Selatan mengesahkan pemakzulan Yoon pada 14 Desember 2024 dengan dukungan mayoritas suara. Setelah itu, lembaga antikorupsi merekomendasikan agar kasusnya dilimpahkan ke kejaksaan untuk penyelidikan lebih lanjut. Reuters melaporkan bahwa dakwaan terhadap Yoon mencakup tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan. Keputusan lembaga-lembaga ini memperlihatkan bahwa sistem checks and balances di Korea Selatan masih berjalan meskipun berada di bawah tekanan politik yang besar.
Secara umum, respons publik dan institusional menunjukkan bahwa masyarakat Korea Selatan memiliki kesadaran politik yang tinggi terhadap pelanggaran etika pemerintahan. Mereka tidak tinggal diam menghadapi penyimpangan kekuasaan, melainkan menuntut keadilan dan transparansi. Hal ini memperlihatkan bahwa budaya demokrasi di Korea Selatan sudah cukup matang untuk menghadapi krisis politik yang berat.
Skandal Sebagai Senjata: Politik di Balik Krisis
Selain menjadi krisis moral dan hukum, skandal ini juga memiliki implikasi politik yang luas. Oposisi menggunakan kasus Yoon sebagai peluang untuk menggalang dukungan dan memperkuat posisi politiknya. Mereka menampilkan diri sebagai kekuatan reformasi yang ingin memulihkan keadilan dan demokrasi. Setelah Mahkamah Konstitusi mengumumkan keputusan pemakzulan pada April 2025, partai oposisi mengintensifkan kampanye politik dengan mengangkat isu integritas pemerintahan sebagai tema utama.
Oposisi memanfaatkan situasi ini untuk memperluas basis pemilih. Mereka menyasar kelompok masyarakat yang kecewa terhadap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan mengedepankan narasi “pemulihan moral bangsa”, partai-partai oposisi berusaha membangun citra sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi. Strategi ini terbukti efektif dalam meningkatkan elektabilitas mereka menjelang pemilihan legislatif berikutnya. Media Washington Post mencatat bahwa partai oposisi memperoleh lonjakan dukungan yang signifikan setelah putusan pemakzulan diumumkan.
Namun, strategi politisasi skandal juga mengandung risiko besar. Ketika fokus politik hanya diarahkan pada serangan moral terhadap lawan tanpa menawarkan solusi konkret, kepercayaan publik terhadap seluruh sistem politik dapat menurun. Polarisasi yang semakin tajam antara pendukung dan penentang pemerintah mengancam stabilitas sosial. Laporan dari lembaga riset Global Risk Consulting menunjukkan bahwa krisis politik ini dapat memperdalam perpecahan sosial dan memperlambat proses rekonsiliasi nasional. Oleh sebab itu, penyelesaian krisis politik seharusnya tidak berhenti pada pemakzulan, melainkan diikuti reformasi kelembagaan agar praktik penyalahgunaan wewenang tidak terulang kembali (Sobhan, 2025).
Demokrasi yang Diuji
Skandal yang menimpa Presiden Yoon Suk Yeol menjadi pengingat penting bahwa demokrasi membutuhkan keseimbangan antara kekuasaan dan tanggung jawab. Pelanggaran terhadap nilai-nilai akuntabilitas, supremasi hukum, dan kepercayaan institusional menunjukkan bahwa kekuasaan tanpa batas akan selalu menimbulkan krisis legitimasi. Reaksi masyarakat dan lembaga negara memperlihatkan bahwa kontrol publik terhadap pemerintah masih kuat, meskipun menghadapi tantangan politik yang besar.
Kasus ini juga menunjukkan bahwa skandal politik dapat menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia membuka ruang bagi oposisi untuk menegakkan moralitas politik dan memperjuangkan reformasi. Di sisi lain, jika digunakan secara berlebihan, skandal dapat memperuncing polarisasi dan menggerus kepercayaan rakyat terhadap sistem politik secara keseluruhan. Karena itu, langkah terbaik bagi Korea Selatan adalah memperkuat sistem hukum, memperjelas batas kekuasaan eksekutif, dan memperluas partisipasi publik dalam pengawasan pemerintahan.
Krisis politik di Korea Selatan memberikan pelajaran berharga bahwa demokrasi sejati tidak diukur dari seberapa sering rakyat memilih, melainkan seberapa kuat negara menegakkan keadilan dan nilai moral ketika kekuasaan diuji. Dalam ujian inilah, nilai demokrasi menemukan makna sejatinya.
Oleh: Muhammad Ayselnoch – 202410360110050
References
Kim, H.-J., & Tong-Hyung, K. (2025). Yoon Suk Yeol removed as South Korea’s president over short-lived martial law. AP News. https://apnews.com/article/south-korea-martial-law-yoon-constitutional-court-8cdcf4944c2e3cd9edf723bc29ba51ff
Sobhan, S. (2025). South Korean court upholds impeachment of Yoon Suk Yeol. DW. https://www.dw.com/en/south-korean-court-upholds-impeachment-of-yoon-suk-yeol/a-72133609?utm
South Korea National Assembly votes to impeach President Yoon Suk-yeol. (2025). Aljazeera. https://www.aljazeera.com/news/2024/12/14/south-korea-national-assembly-votes-to-impeach-president-yoon-suk-yeol?utm
South Korea opposition introduces motion to impeach President Yoon Suk Yeol. (2024). Aljazeera. https://www.aljazeera.com/news/2024/12/4/south-korean-opposition-submits-impeachment-bill-for-president-yoon
Yim, H., & Smith, J. (2025). South Korea President Yoon indicted for insurrection over martial law decree. Reuters. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/south-koreas-prosecutors-indict-president-yoon-insurrection-yonhap-reports-2025-01-26/?utm
