Sumber gambar: Freepik
Korea Selatan dikenal luas sebagai salah satu negara maju di Asia, dengan kemajuan pesat di bidang ekonomi dan teknologi. Popularitas budaya Korea Selatan melalui K-pop, drama, dan industri kreatif turut menjadikan negara ini sebagai destinasi wisata dan tempat tinggal yang menarik bagi banyak orang dari berbagai negara sebagai destinasi wisata dan tempat tinggal yang menarik bagi banyak orang dari berbagai negara. Namun, dibalik citra modern dan global tersebut, Korea Selatan kini menghadapi tantangan baru dalam membangun Masyarakat yang inklusif. Meningkatnya jumlah imigran dan keluarga multikultural secara signifikan telah memunculkan dinamika sosial yang kompleks, menuntut perhatian terhadap isu multikulturalisme yang masih berkembang secara parsial.
Perubahan demografis yang terjadi akibat meningkatnya jumlah imigran dan keluarga multikultural tidak hanya berdampak pada struktur sosial, tetapi juga menimbulkan tantangan baru dalam berbagai sektor kehidupan. Di sisi lain, penurunan angka kelahiran yang ekstrem turut mempercepat perubahan komposisi penduduk, sehingga mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakan imigrasi sebagai Solusi demografis. Untuk memahami mengapa multikulturalisme di Korea Selatan masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya inklusif, artikel ini mengkahi faktor faktor yang mempengaruhi dinamikan tersebut. Fokus pembhasan mencakup kebijakan pemerintah terkait imigrasi dan integrasi, hambatan sosial yang dihadapi komunitas multikultural, serta pengaruh etnonasionalisme terhadap Pendidikan dan identitas nasional. Dengan menelaah ruang lingkup ini, diharapkan pembaca memperoleh Gambaran menyuluruh mengenai kompleksitas multikulturalisme di Korea Selatan dan konteks sosial, ekonomi, dan politik.
Penurunan angka kelahiran ekstrem di Korea Selatan telah menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan nasional, khususnya dalam bidang kependudukan dan tenaga kerja. Seiring dengan menyusutnya populasi usia produktif, pemerintah mulai menggeser fokus kebijakan dari sekadar peningkatan angka kelahiran ke strategi yang lebih luas, termasuk pembukaan jalur imigrasi dan penguatan program integrasi budaya. Langkah ini mencerminkan upaya untuk menjaga keberlanjutan ekonomi dan sosial melalui pembentukan Masyarakat multukultural yang lebih inklusif. Untuk memahami urgensi kebijakan tersebut, penting untuk meninjau Total fertility Rate (TFR) Korea Selatan selama enam dekade terakhir, sebagiamana ditampilkan dalam table.
Data dalam tabel menunjukkan bahwa Korea Selatan mengalami penurunan angka kelahiran yang sangat tajam selama enam dekade terakhir, dari 6,0 anak per perempuan pada tahun 1960 menjadi hanya 1,08 pada tahun 2005, dan bahkan mencapai titik terendah 0,72 pada tahun 2023 sebelum sedikit meningkat kembali. Tren ini menandai transisi demografi yang ekstrem dan berkelanjutan, yang berdampak langsung pada struktur usia penduduk dan ketersediaan tenaga kerja domestik. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah Korea Selatan mulai merumuskan kebijakan yang lebih terbuka terhadap imigrasi, serta memperkuat program integrasi budaya sebagai bagian dari strategi nasional untuk mengatasi krisis populasi. Kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan untuk mengisi kekosongan tenaga kerja, tetapi juga untuk membentuk masyarakat yang lebih inklusif dan beragam secara etnis dan budaya
Kebijakan multikultural Korea Selatan, meskipun telah diadopsi sejak 2006, masih bersifat administratif dan simbolik. Imigran, terutama pekerja migran dan pengantin asing, sering kali diposisikan sebagai “yang lain” dalam imajinasi nasional. Pendidikan multikultural belum sepenuhnya mengubah narasi homogenitas etnis yang tertanam dalam sistem pendidikan dan identitas nasional.
Interaksi antar kelompok etnis masih terbatas, dan komunitas multikultural seperti Filipina, Vietnam, dan Indonesia menghadapi diskriminasi serta stereotip. Nilai Konfusianisme dan etnonasionalisme memperkuat eksklusi sosial, terutama dalam pendidikan dan representasi budaya. Pendidikan moral dan pelatihan guru belum cukup untuk membentuk ruang kelas yang benar-benar inklusif.
Multikulturalisme di Korea Selatan berkembang sebagai respons terhadap krisis demografi yang semakin mengkhawatirkan, ditandai oleh penurunan angka kelahiran yang ekstrem dan menyusutnya populasi usia produktif. Pemerintah mulai membuka jalur imigrasi dan merancang kebijakan integrasi budaya sebagai strategi untuk menjaga keberlanjutan ekonomi dan sosial. Namun, kebijakan ini belum sepenuhnya mencerminkan komitmen terhadap inklusivitas sosial yang sejati.
Parsialitas multikulturalisme di Korea Selatan tercermin dalam berbagai aspek: kebijakan yang bersifat administratif dan selektif, hambatan sosial berupa diskriminasi dan stereotip terhadap komunitas multikultural, serta dominasi etnonasionalisme dalam pendidikan dan konstruksi identitas nasional. Meskipun komunitas multikultural seperti Filipina, Vietnam, dan Indonesia telah berkontribusi dalam kehidupan sosial dan ekonomi, mereka masih menghadapi keterbatasan dalam akses terhadap hak dan representasi.
Di sisi lain, resistensi terhadap norma global seperti kesetaraan gender menunjukkan bahwa transformasi sosial belum berjalan seiring dengan perubahan kebijakan. Gerakan feminis dan advokasi hak perempuan masih menghadapi tantangan struktural dan budaya yang mengakar. Pendidikan multikultural yang diintegrasikan melalui kurikulum moral dan pelatihan guru belum cukup untuk membentuk ruang belajar yang benar-benar inklusif.
Oleh: Muhammad Naufal Ramadhan – 202210360311294
Bacaan lebih lanjut:
Kelder, R. M. (2016). South Korea’s Multiculturalism: The State, Migration and Contested Ethno-Nationalism (Master’s thesis, Leiden University). https://hdl.handle.net/1887/42204
Kim, H. (2009). Feminism and nationalism in South Korea. Asian Journal of Women’s Studies, 15(1), 7–35.
Kim, J. (2021). Feminism and demographic change in South Korea: The rise of the 4B movement. Gender Studies Review, 18(2), 112–130.
Kim, K.-A. (1996). Confucian patriarchy reexamined: Korean families and the state. Korean Journal of Sociology, 30(1), 1–28.
Macrotrends. (2025). South Korea fertility rate 1960–2025. https://www.macrotrends.net/countries/KOR/south-korea/fertility-rate
Muhibbullah, A., Astuti, A. M., Santoso, D. K., Sumirat, F., Mujib, F. K., Nduru, F. A., Samudro, F. B., & Riany, Y. E. (2025). Perbandingan model pendidikan multikultural di berbagai negara: Studi literatur pembelajaran dari praktik terbaik. Jurnal Ilmu Multidisiplin (JIM), 4(2), 855–864. https://doi.org/10.38035/jim.v4i2
Putri, O., & Soetjipto, A. W. (2025). Difusi norma global kesetaraan gender di Korea Selatan tahun 2015–2023. Indonesian Journal of International Relations, 9(2), 227–248. https://doi.org/10.32787/ijir.v9i2.683
Yoo, S. H. (2014). Educational differentials in cohort fertility during the fertility transition in South Korea. Demographic Research, 30(53), 1463–1494. https://doi.org/10.4054/DemRes.2014.30.53
