DINAMIKA MULTIKULTURALISME DI KOREA SELATAN DI ERA GLOBALISASI

Sumber gambar: Pinterest

 

Korea Selatan mengalami perubahan besar dalam struktur sosialnya seiring kemajuan ekonomi dan teknologi yang pesat. Modernisasi membawa dampak
terhadap meningkatnya interaksi dengan masyarakat global melalui perdagangan, pendidikan, dan migrasi. Perubahan ini memunculkan tantangan baru bagi masyarakat yang sebelumnya cenderung homogen secara etnis dan budaya. Menurut Usboko et al. (2025), kehadiran warga asing dan pernikahan campuran dapat mengubah wajah sosial yang pernah didominasi oleh identitas tunggal. Pergeseran tersebut menciptakan kebutuhan akan pemahaman lintas budaya yang lebih mendalam. Multikulturalisme muncul sebagai konsep penting untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat yang semakin beragam.

Arus globalisasi memperkuat peran Korea Selatan sebagai negara tujuan bagi tenaga kerja, mahasiswa, dan profesional dari berbagai negara. Kondisi tersebut menimbulkan interaksi sosial yang kompleks di lingkungan kerja, pendidikan, dan komunitas lokal. Tantangan muncul ketika perbedaan bahasa dan budaya menimbulkan jarak sosial antara penduduk asli dan pendatang. Upaya integrasi sosial menjadi fokus utama pemerintah melalui kebijakan yang mendorong toleransi dan keterbukaan. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghargai perbedaan menjadi faktor kunci keberhasilan kebijakan multikultural. Pembentukan masyarakat inklusif tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada perubahan sikap dan pola pikir individu (Ammar, 2023).

Penerapan nilai multikulturalisme di Korea Selatan menunjukkan proses panjang menuju kehidupan sosial yang harmonis. Pemerintah mulai menaruh perhatian pada isu keberagaman melalui berbagai program pendidikan dan kebijakan sosial. Media berperan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kelompok minoritas dengan menyoroti keberhasilan maupun tantangan yang dihadapi. Akademisi dan aktivis turut berkontribusi dalam memperluas wacana multikulturalisme di ruang publik. Masyarakat perlahan memahami bahwa keberagaman merupakan bagian dari kekuatan sosial yang dapat memperkaya identitas nasional. Artikel ini menjadi dasar teori yang penting untuk membangun hubungan yang lebih setara antara warga lokal dan komunitas pendatang di Korea Selatan.

Kehadiran pendatang dari berbagai negara memberikan warna baru bagi struktur sosial Korea Selatan. Masyarakat yang sebelumnya dikenal homogen mulai terbiasa dengan keberagaman etnis, bahasa, dan budaya. Pekerja migran dari Asia Tenggara, Tiongkok, serta negara-negara Asia Tengah kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di banyak kota. Keberadaan mereka berkontribusi terhadap sektor industri dan jasa yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Perubahan ini memperluas pemahaman masyarakat tentang pentingnya toleransi dalam interaksi sosial. Keterbukaan terhadap budaya baru menjadi tanda bahwa masyarakat mulai beradaptasi dengan realitas global.

Pernikahan campuran menjadi fenomena sosial yang menonjol dalam beberapa dekade terakhir. Banyak warga Korea Selatan yang menikah dengan pasangan dari negara lain, terutama dari Asia Tenggara dan Tiongkok. Situasi ini menghasilkan generasi baru dengan latar belakang budaya ganda yang memperkaya identitas nasional. Tantangan muncul ketika anak-anak hasil pernikahan campuran menghadapi kesulitan dalam sistem pendidikan maupun penerimaan sosial. Stigma terhadap keluarga multikultural masih ditemukan di beberapa wilayah pedesaan. Kebutuhan akan dukungan sosial dan kebijakan pendidikan yang inklusif menjadi semakin mendesak.

Data dalam tabel menunjukkan tren peningkatan keberagaman di Korea Selatan dalam dua tahun terakhir. Jumlah pernikahan campuran antara warga Korea dan pasangan asing pada tahun 2023 mencapai 20.431 kasus, yang mewakili sekitar 10,6 persen dari total pernikahan nasional. Pertumbuhan ini menandakan meningkatnya interaksi sosial lintas budaya dalam masyarakat yang sebelumnya dikenal homogen. Populasi warga asing yang tinggal dalam jangka panjang juga mengalami kenaikan signifikan, dengan total 2.583.626 orang pada tahun 2024 dan 2.650.783 orang pada tahun 2025. Persentase tersebut setara dengan lebih dari lima persen dari total populasi Korea Selatan, angka tertinggi sepanjang sejarah modern negara itu. Kondisi ini menggambarkan bahwa multikulturalisme bukan lagi fenomena terbatas, melainkan bagian dari struktur sosial yang terus berkembang (Diaz et al., 2025).

Kebijakan pemerintah memainkan peran penting dalam mengelola keberagaman. Program multikultural yang diperkenalkan sejak awal tahun 2000-an bertujuan meningkatkan integrasi sosial antara penduduk lokal dan komunitas pendatang. Pemerintah menyediakan pusat dukungan keluarga multikultural yang berfungsi sebagai tempat belajar bahasa dan budaya Korea. Menurut Wulandari (2020), lembaga tersebut juga membantu pendatang memahami hak dan kewajiban mereka di masyarakat. Upaya ini memperlihatkan komitmen negara dalam membangun sistem sosial yang inklusif. Penerapan kebijakan multikultural menunjukkan bahwa negara berperan aktif dalam menciptakan kesetaraan sosial (Asrulla et al., 2025).

Korea Selatan masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan masyarakat multikultural yang sejati. Diskriminasi terhadap pekerja asing dan warga keturunan campuran masih terjadi di beberapa sektor kehidupan. Nasoha et al. (2025) berpendapat bahwa perbedaan tingkat pendidikan dan ekonomi sering kali memperdalam kesenjangan sosial antara kelompok lokal dan pendatang. Perlu kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil. Nilai toleransi dan empati harus menjadi bagian dari praktik sosial, bukan sekadar slogan kebijakan. Harapan terhadap masa depan multikultural di Korea Selatan terletak pada kemampuan masyarakat untuk menerima perbedaan sebagai kekuatan bersama.

Multikulturalisme di Korea Selatan menggambarkan perjalanan panjang menuju masyarakat yang lebih inklusif dan terbuka terhadap keberagaman. Transformasi sosial yang dipicu oleh globalisasi mendorong perubahan dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan hingga kebijakan publik. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan media berperan aktif dalam memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya toleransi dan penerimaan terhadap perbedaan. Upaya tersebut menjadi bagian penting dari pembangunan sosial yang menekankan harmoni serta penghargaan terhadap identitas individu dan kolektif. Disimpulkan melalui tulisan ini yaitu, (1) Multikulturalisme di Korea Selatan menunjukkan perkembangan positif menuju masyarakat yang lebih toleran dan inklusif, (2) Multikulturalisme di Korea Selatan menunjukkan perkembangan positif menuju masyarakat yang lebih toleran dan inklusif, (3) Media berfungsi sebagai sarana efektif dalam membentuk persepsi masyarakat agar lebih terbuka terhadap komunitas multikultural.

 

Oleh: Adam Keylan Kurniawan – 202210360311249

 

Bacaan lebih lanjut:

Ammar, M. A. (2023). Transformasi Pendidikan Strategi Inovatif dalam Peningkatan Partisipasi Sosial untuk Membangun Masyarakat yang Inklusif dan Berdaya Saing. JECTH: Journal Economy, technology, Social and Humanities, 1(1).

Asrulla, A., Rosadi, K. I., Jeka, F., Saksitha, D. A., & Wahyuni, D. (2025). Kontribusi aspek sosial dan budaya dalam aplikasi kebijakan pendidikan
nasional Indonesia. Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar (JIPDAS), 5(1), 404- 423.

Diaz, T. A. W., Nofriana, I., Qipti, E. M., & Aprini, K. (2025). Multikulturalisme Sebagai Wacana Kritikal: Antara Realitas Sosial dan Ideal Filosofis. JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik, 25(2), 324-336.

Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Huda, M., Abhista, Z. N., & Selfia, S. (2025). Dampak Kewarganegaraan terhadap Akses Ekonomi: Analisis atas
Kesenjangan Sosial-Ekonomi di Indonesia: The Impact of Citizenship on Economic Access: An Analysis of Socio-Economic Disparities in Indonesia. LITERA: Jurnal Ilmiah Mutidisiplin, 2(1), 1-12.

Statistics Korea. (2024). Marriage and divorce statistics in 2023 (Publication No. 101003, Vital Statistics Division). Statistics Korea.

Usboko, M. G., Labobar, J., & Malatuny, Y. G. (2025). Perkawinan Antarbudaya Dan Tantangan Kewargaan: Analisis Kritis atas Realitas Sosial di Kampung Lapua. Civics Education and Social Science Journal (CESSJ), 7(1), 42-52.

Wulandari, T. (2020). Konsep dan praksis pendidikan multikultural. UNY Press.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *