Sumber gambar: Pinterest
Korea Selatan dikenal mengutamakan homogenitas budaya dan etnis. Masyarakat Korea telah lama meyakini konsep danil minjok—keyakinan bahwa bangsa Korea berasal dari satu garis keturunan dan identitas. Pandangan ini semakin diperkuat setelah era kolonial Jepang dan Perang Korea, ketika nasionalisme dibangun di atas rasa persatuan yang eksklusif. Namun, dengan meluasnya globalisasi, migrasi, dan pertukaran budaya, fondasi homogenitas ini mulai goyah. Munculnya masyarakat multikultural di Korea Selatan menghadirkan perubahan sosial yang baru dan kompleks, di mana keterbukaan terhadap perbedaan seringkali disertai dengan ketidakpastian sosial dan diskriminasi implisit. Dalam dua puluh tahun terakhir, jumlah penduduk asing dan keluarga multikultural di Korea Selatan telah meningkat secara signifikan. Menurut pemerintah Korea, lebih dari dua juta warga negara asing akan menetap secara permanen di negara tersebut pada tahun 2024. Sebagian besar berasal dari Asia Tenggara, termasuk Vietnam, Filipina, dan Indonesia, serta dari negara-negara di Asia Tengah dan Barat. Mereka datang sebagai pekerja migran, mahasiswa internasional, atau pasangan warga negara Korea. Perubahan-perubahan ini telah meningkatkan keberagaman sosial, tetapi juga menciptakan ketegangan baru akibat pergeseran antara nilai-nilai tradisional dan realitas multikultural modern.
Fenomena ini mencerminkan perubahan sosial yang belum sepenuhnya terjadi. Meskipun kebijakan pemerintah telah mulai mengakomodasi keberagaman melalui program integrasi bagi keluarga multikultural, masyarakat masih menunjukkan kecenderungan eksklusivitas. The Korea Times (2025) melaporkan temuan survei yang menarik: penerimaan terhadap orang asing meningkat di kalangan orang dewasa, tetapi menurun di kalangan remaja. Temuan ini menunjukkan perbedaan generasi dalam perspektif masyarakat terhadap multikulturalisme. Generasi muda, yang tumbuh besar dipengaruhi oleh globalisasi dan budaya digital, tampaknya belum sepenuhnya siap menghadapi realitas sosial yang benar-benar beragam (Da-hyun 2025).
Situasi ini telah memunculkan apa yang bisa disebut ambivalensi sosial. Di satu sisi, masyarakat Korea Selatan bangga dengan status global mereka sebagai negara maju dan terbuka. Namun, disisi lain, terdapat kekhawatiran akan hilangnya identitas nasional jika keberagaman diterima sepenuhnya. Banyak penduduk lokal memandang orang asing, terutama yang berasal dari negara berkembang, sebagai “tamu” yang perlu beradaptasi dengan budaya Korea, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, proses integrasi seringkali berat sebelah, membuat pendatang baru dan anak-anak dari keluarga campuran ras merasa terasing. Kasus diskriminasi yang dialami anak-anak multikultural merupakan contoh nyata. Banyak dari mereka kesulitan beradaptasi di sekolah, baik karena kendala bahasa maupun stereotip sosial. Di beberapa daerah, anak-anak ini dianggap “bukan orang Korea sepenuhnya” karena penampilan fisik atau latar belakang budaya mereka yang berbeda. Fenomena ini menunjukkan bahwa penerimaan terhadap keberagaman belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam kesadaran sosial Korea Selatan. Meskipun demikian, upaya untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif terus berlanjut. Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mendukung keluarga multikultural, seperti menyediakan pusat integrasi budaya dan program pendidikan bahasa bagi istri warga negara asing. Namun, implementasinya seringkali tidak sejalan dengan semangat kebijakan tersebut. Beberapa pengamat berpendapat bahwa pendekatan pemerintah masih terlalu administratif dan gagal memperhatikan aspek-aspek kesadaran sosial masyarakat.
Dalam konteks ini, pendidikan multikultural memainkan peran krusial. Menurut Hong pendidikan multikultural bukan hanya tentang mengajarkan perbedaan budaya, tetapi juga tentang mengembangkan empati dan pemahaman sosial terhadap keragaman lingkungan sekitar. Ia menekankan pentingnya pendidikan sebagai tempat di mana siswa belajar memandang perbedaan bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai sumber kekuatan sosial. Dengan demikian, pendidikan berperan dalam membangun inklusi sosial yang berkelanjutan (Hong 2010).
Di luar aspek pendidikan, budaya massa juga berperan penting dalam mendorong penerimaan keberagaman. Sektor hiburan Korea, khususnya industri K-pop dan serial televisi, mulai menunjukkan keberagaman yang lebih besar. Kehadiran artis atau idola campuran ras dengan latar belakang internasional, seperti Han Hyun-min dan Nancy McDonie, berkontribusi pada perluasan makna “menjadi orang Korea”. Namun, sebagaimana ditunjukkan Yu, representasi semacam ini seringkali hanya bersifat simbolis dan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sosial di luar layar. “Multikulturalisme simbolis” jauh dari penerimaan sosial yang sesungguhnya (Yu 2023).
Secara global, ketidakpastian sosial yang dialami Korea Selatan bukanlah hal yang unik. Banyak negara yang sebelumnya homogen kini menghadapi tantangan serupa: bagaimana mempertahankan identitas nasional sekaligus memenuhi tuntutan globalisasi. Namun, keunikan Korea terletak pada kekuatan etnosentrismenya yang mengakar, yang telah memperlambat transisi menuju masyarakat multikultural. Situasi ini membutuhkan pergeseran paradigma yang tidak hanya struktural, tetapi juga kultural dan lintas generasi.
Korea Selatan saat ini berada di titik kritis dalam sejarah sosialnya. Dari masyarakat yang sebelumnya homogen dan menjunjung tinggi identitas etnis tunggal, Korea Selatan kini menghadapi tantangan untuk beradaptasi dengan realitas multikultural yang baru. Tantangan utamanya tidak hanya terletak pada penciptaan kebijakan yang inklusif, tetapi juga pada perubahan perspektif masyarakat terhadap keberagaman itu sendiri. Saat ini, multikulturalisme di Korea Selatan masih setengah hati diterima dalam diskusi publik, tetapi belum sepenuhnya terinternalisasi dalam interaksi sosial sehari-hari.
Saya percaya jalan paling menjanjikan menuju perubahan terletak pada reformasi pendidikan dan ruang budaya pop. Ketika sekolah dan media menanamkan nilai-nilai empati, toleransi, dan saling pengertian, masyarakat Korea Selatan dapat bergerak menuju multikulturalisme yang lebih autentik. Dalam jangka panjang, kemampuan Korea Selatan untuk menavigasi ketidakpastian sosial ini akan mencerminkan kemampuannya untuk menyeimbangkan tradisi nasional dengan tuntutan global. Multikulturalisme, jika dianut sepenuh hati, bukanlah ancaman bagi identitas Korea, melainkan jalan menuju kedewasaan sosial yang lebih inklusif dan kompetitif di dunia yang semakin terhubung.
Oleh: Muhammad Afrizal Ardiansyah – 202210360311083
Referensi dan bacaan lebih lanjut:
Da-hyun, Jung. 2025. “Survey Shows Adults More Open, Teens Less Tolerant in Korea.” Korean Times. https://www.koreatimes.co.kr/southkorea/society/20250606/south-koreas-multicultural-acceptance-rises-among-adults-falls-among-teens.
Hong, Won-Pyo. 2010. “Asia Pacific Education Review.” Asia Pacific Education Review 11(Multicultural education in Korea: its development, remaining issues, and global implications): 387–395. https://link.springer.com/article/10.1007/s12564-010-9089-x.
Yu, Sojin. 2023. “Migrant Racialization in South Korea : Class and Nationality as the Central Narrative.” doi:10.1080/01419870.2022.2153608.
