Sumber gambar: Pinterest
Korea Selatan telah lama dikenal sebagai negara dengan satu etnis. Namun persepsi tersebut kini mulai berubah. Masyarakat Korea menjadi lebih beragam dengan meningkatnya jumlah penduduk asing dan pernikahan antarbudaya. Angkanya cukup signifikan – sekitar 2,5 juta warga negara asing tinggal di Korea, dan jumlah ini terus bertambah. Pascapandemi, kedatangan pekerja dan pelajar dari Tiongkok, Vietnam, dan Thailand turut berkontribusi terhadap peningkatan ini. Data tahun 2020 menunjukkan bahwa populasi warga negara asing mencapai 3,3% dari total populasi, dengan hampir setengahnya berasal dari Tiongkok. Tren multikultural juga terlihat dalam tingkat pernikahan – 7,2% pernikahan pada tahun 2021 merupakan pernikahan antarbudaya, menciptakan lebih dari 1,09 juta rumah tangga multikultural. Menanggapi perubahan ini, pemerintah Korea telah mengambil langkah-langkah proaktif. Sejak tahun 2008, Undang-Undang Dukungan Keluarga Multikultural telah disahkan, diikuti dengan pembentukan 230 pusat dukungan keluarga multikultural di seluruh negeri. Pusat-pusat ini menyediakan kursus bahasa Korea, konseling psikologis, dan bantuan pekerjaan bagi imigran yang menikah dengan warga negara Korea. Berbagai program pendampingan juga tersedia untuk membantu anak-anak dari keluarga multikultural beradaptasi dengan sistem pendidikan. Komitmen Korea terhadap keberagaman budaya semakin diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Perlindungan dan Promosi Keberagaman Budaya pada tahun 2014. Setiap tahun, selama Pekan Keberagaman Budaya (dimulai 21 Mei), berbagai program diluncurkan untuk mempromosikan keharmonisan budaya. Pada tahun 2021, pemerintah semakin memperkuat komitmen ini dengan Rencana Dasar yang bertujuan untuk mengurangi diskriminasi dan menciptakan ruang kreatif melalui pertukaran antarbudaya. Namun, terlepas dari kebijakan-kebijakan ini, integrasi warga negara asing—terutama pekerja migran—ke dalam masyarakat Korea masih menghadapi tantangan yang kompleks. Pekerja migran, yang utamanya bekerja di sektor 3D (Kotor, Berbahaya, dan Berat), merupakan salah satu kelompok multikultural terbesar di Korea. Data dari tahun 2014 saja menunjukkan bahwa terdapat sekitar 264.570 pekerja asing di Korea. Secara hukum, kebijakan ketenagakerjaan Korea telah berevolusi dari Skema Pelatihan Industri (1994) menjadi Sistem Izin Kerja yang berlaku saat ini. Sayangnya, sistem ini terus dikritik karena dianggap mengabaikan visa dan hak-hak dasar pekerja tidak terampil, yang menyebabkan peningkatan jumlah pekerja tidak berdokumen. Dalam kehidupan sehari-hari, pekerja migran menghadapi hambatan integrasi, baik di tempat kerja maupun di masyarakat. Kendala bahasa menjadi masalah utama – keterbatasan persiapan bahasa sebelum kedatangan menyulitkan komunikasi dengan atasan dan rekan kerja Korea, yang seringkali mengakibatkan perlakuan yang tidak pantas. Jam kerja yang panjang juga membatasi interaksi sosial dengan penduduk lokal, memaksa mereka untuk terlibat dalam kegiatan di dalam komunitas di negara asal mereka, seperti Komunitas Indonesia di Korea (ICC).
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa transformasi Korea dari negara homogen menjadi masyarakat multikultural merupakan keniscayaan historis yang didorong oleh globalisasi dan kebutuhan demografis. Data dan fakta yang terungkap dengan jelas menunjukkan lanskap sosial Korea yang semakin beragam. Pemerintah telah meresponsnya dengan serangkaian kebijakan visioner yang berfungsi sebagai landasan hukum bagi upaya integrasi. Namun, perjalanan ini tidak semulus yang dibayangkan. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa jalan menuju masyarakat inklusif masih panjang dan berliku. Tantangan yang kompleks, mulai dari kerentanan hukum pekerja migran, kendala bahasa, dan isolasi sosial, menunjukkan bahwa kebijakan dari atas ke bawah tidaklah cukup. Oleh karena itu, ke depannya, komitmen dan sinergi yang lebih besar dibutuhkan dari seluruh elemen masyarakat—mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga komunitas lokal—untuk bersama-sama mengubah keragaman demografi ini menjadi kekuatan sosial yang kohesif dan harmonis. Sebuah masyarakat di mana setiap individu dapat merasa menjadi bagian dari masa depan Korea tanpa harus meninggalkan identitas asli mereka.
Oleh: Meylani Ahmad – 202410360110156
Bacaan lebih lanjut:
Iqbal, M. (2018). Integrasi dan adaptasi sosial migrant di Korea Selatan. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 19(1), 23-34.
Choi, M., Lee, K., Kim, J., and Choi, H. (2015). Multicultural Social Work. Seoul : Hakjisa.
Kim, K., & Kang, S. W. (2025). Anti-immigration attitudes in a homogeneous society: the case of Korea. International Review of Public Administration, 1-22.
Draudt, D. (2021). Making Migrants: Policy Communities and Immigration Policymaking in South Korea (Doctoral dissertation, Johns Hopkins University).
The Korea Times. (2023, October 25). Korean society grows more diverse but still struggles with multicultural integration. https://share.google/tAgFlYVnJ9MW2P2yO
Korea.net. (n.d.). Transisi ke Masyarakat Multikultural. Retrieved November 1, 2025, from http://indonesian.korea.net/AboutKorea/Society/Transition-to-a-Multicultural-Society
Fadhilah, U. N., & Yolandha, F. (2023, 30 Oktober). Diserbu warga asing, Korea Selatan bakal jadi negara multiras dan multikultural. Republika. https://republika.co.id/
Park, H. R. (2024, January 17). Korea to enter the era of multicultural country through increased foreign population. Korea.net. https://www.korea.net/NewsFocus/Society/view?articleId=229750
